THR Dibayar Minimal 7 Hari Sebelum Lebaran, Begini Peraturan Resminya

Jakarta – Pemerintah akhirnya mewajibkan perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawainya paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

Kementerian Tenaga Kerja (Kmnaker) mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaaker) No. Telah diterbitkan Surat Edaran (SE) M/2/HK.04/IV/2022. (THR) Pekerja/karyawan di lingkungan perusahaan pada tahun 2022.

Berdasarkan SE, Ida Fauziyah, Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker), meminta pengusaha memberikan THR sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau pekerja perusahaan.

“UU mewajibkan pengusaha memberikan THR.

Ida mengatakan dalam konferensi pers virtual pada Jumat (4 Agustus) bahwa pemberian THR keagamaan kepada pekerja atau pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja, pekerja dan keluarganya yang merayakan hari besar keagamaan.

Merupakan kewajiban pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau pekerja.

Sehingga Ida menegaskan pengusaha harus membayar THR pekerja maksimal 7 hari atau seminggu sebelum hari raya keagamaan.

“THR Keagamaan adalah penghasilan tidak dibayar yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ujarnya.

SE Menaker menjelaskan jenis pekerjaan yang dapat diterima THR.

Diantaranya termasuk kontrak kerja paruh waktu (PKWT), kontrak kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), pekerja harian, pekerja rumah tangga, pekerja kontrak, dan pekerja honorer.

Keputusan pemberian THR tahun ini diambil sebagai cerminan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19.

Tingkat imunisasi yang tinggi dapat berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat.

Di sektor ketenagakerjaan, langkah-langkah pemulihan ekonomi negara telah lebih meningkatkan kelangsungan hidup pekerja dan pengusaha dan mengurangi tingkat pengangguran.

Terkait kondisi tersebut, Ida menilai perusahaan juga harus meningkatkan kemampuannya untuk menegakkan hak-hak pekerja atau pekerjanya pada 2022, termasuk pembayaran THR keagamaan. (Ratih Waseso/Noverius Laoli)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*